WELLCOME TO BUNG NGARI

dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Sanitasi merupakan cara untuk mencegah kontak antara manusia daripada bahaya bahan buangan untuk mempromosikan kesehatan. Bahaya ini mungkin bisa terjadi dari segi fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia bagi penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktek kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).

Sanitasi, Jamban Atau Kakus

13 Januari, 2008 oleh Aji

Hari ini kita ngomong tentang sanitasi di Universitas Merdeka Malang. Tapi, ternyata masyarakat kita masih banyak yang kurang paham namanya sanitasi. Mereka umum lebih ngerti dengan kalimat kakus, jamban, MCK atau WC. Ternyata, kakus, jamban, MCK dan WC itu bagian dari fasilitas yang menerapkan pola sanitasi. Kenapa kita perlu bahas sanitasi itu. Karena sanitasi yang buruk adalah sumber penyakit, bahkan mematikan manusia.

Tahun 2008, WHO telah mencanangkan sebagai tahun sanitasi internasional. Untuk kesiapan itu, dalam Konferensi Sanitasi Nasional 2007 pertengahan Nopember lalu, enam menteri sepakat meningkatkan kualitas sanitasi dengan fokus utama pada pengolahan limbah cair, penyediaan air bersih, dan menumbuhkan perilaku hidup sehat atau higienis kepada masyarakat, meski sebenarnya persoalan pengelolaan sampah, mestinya juga mendapat perhatian.
Keenam menteri itu,Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta,Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Adapun Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.
Data yang ada, selama 16 tahun sejak 1990 sampai 2006, perkembangan cakupan layanan sanitasi dasar hanya meningkat 24,34 persen. Dari data Badan Pusat Statistik 2006, sekitar 40 persen keluarga Indonesia tidak memiliki fasilitas buang air besar. Sekitar 20 persen sama sekali tidak memiliki akses pada fasilitas buang air besar.
Sekitar 59 persen keluarga Indonesia tidak memiliki tangki septik dan membuang kotoran di alam, antara lain kolam, sawah, sungai, dan kebun. Dari data Departemen Kesehatan, 50 dari 1.000 bayi meninggal karena diare karena sumber air terkontaminasi kotoran manusia.
Sementara anggaran 12 persen dari APBN, habis untuk infrasturukur, dan kurangnya kordinasi antar sektor lembaga terkait sehingga bantuan sering tumpang tindih.
Untuk itu, diperlukan gerakan yang menyeluruh dan sanitasi harus menjadi program regional yang didukung kekuatan hukum// Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri pada Desember 2006 telah mendeklarasikan tahun 2008 sebagai tahun sanitasi internasional. MDG (Millenium Development Goal) telah mencanangkan tahun 2015 sebanyak 72,5 persen rakyat Indonesia harus terlayani sarana sanitasi yang memadai.

Tahun 2015 Lebih dari 2 Milliar Orang Membutuhkan Sanitasi Yang Baik 13 Jun 2005

Untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDG), diestimasikan lebih dari 2 miliar orang membutuhkan sanitasi yang baik hingga tahun 2015. Laporan terbaru WHO dan UNICEF seperti yang dilansir oleh situs resmi WHO, menyebutkan perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih dapat mengurangi 5000 kematian tiap hari akibat diare dan keadaan ekonomi yang buruk sebagai dampak dari penurunan produktivitas keluarga karena serangan penyakit infeksi akibat buruknya sanitasi . Kebutuhan sanitasi dasar harus mampu memenuhi lebih dari 138 juta orang pertahun hingga 2015. Untuk mengurangi jumlah orang yang hidup tanpa sanitasi dan air bersih hingga separuhnya.

Menurut situs resmi organisasi kesehatan dunia tersebut dalam rangka mencapai target MDG ini, dibutuhkan US$ 11,3 juta pertahun. Dana ini tegolong tidak terlalu besar, jika dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh yaitu untuk mengurangi jumlah kesakitan dan kematian serta merangsang perbaikan ekonomi. Selain itu juga dibutuhkan suntikan dana tambahan US$ 84 milliar tiap tahun. Menurut laporan terbaru WHO, Dana tesebut berguna untuk pengurangan kematian, biaya pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan peningkatan produktivitas. Konsep ini, menurut laporan tersebut, diistilahkan dengan “Water for life”.

Laporan tersebut mengatakan. bahwa tiap dollar yang dinvestasikan untuk meningkatkan penyediaan air bersih dan kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK) akan mendatangkan keuntungan kepada masyarakat itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh diperkirakan sekitar, US$ 34 Untuk tiap US$ 3 yang diinvestasikan. Namun perhitungan tersebut tergantung jenis investasi tiap negara.

Pengurangan jumlah kesakitan berarti berkurang pula beban dunia kesehatan dan akan ada lebih banyak waktu yang dapat digunakan di tempat kerja dan sekolah. Wanita dan anak-anak dapat memperoleh keadaan yang lebih baik dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik.

Investasi dalam penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kehidupan masyaralat urban, memacu perkembangan kehidupan masyarakat pedesaan dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dimasa yang akan datang akibat polusi, rendahnya kualitas air dan manajemen yang buruk. “Konsep investasi untuk pemenuhan air bersih dan sanitasi tersebut dapat dijadikan sebagai panduan untuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik, ” ujar Asisten Direktur General untuk Ketahanan pembangunan dan Kesehatan Lingkungan WHO Dr.Kerstin Leitner, seperti yang dilansir situs resmi organisasi kesehatan dunia tersebut. “Kita harus menjamin agar pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan, ” ujar Dr. Leitner. Air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan faktor yang dapat mendukung kekuatan pembangunan masyarakat kota, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Laporan WHO merekomendasikan 5 langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai target pemenuhan air bersih dan sanitasi dalam MDG, hingga 10 tahun ke depan. Kelima langkah yang disebut dengan “The international Decade for Action on Water for life” itu terdiri dari ;

1. Memenuhi kebutuhan sanitasi

2. Meningkatkan secara siginifikan akses terhadap air minum yang aman

3. Mengajarkan hygiene yang baik di lingkungan rumah tangga dan sekolah

4. Mengkampanyekan perawatan dan penyimpanan air

5. Memberikan jaminan kesehatan dengan memberikan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan sehat

Seperti yang dilansir oleh situs resmi WHO, Direktur Eksekutif UNICEF Ann M. Veneman mengatakan, Kegagalan mewujudkan langkah-langkah tersebut sama dengan mempertaruhkan kehidupan masa depan anak-anak., karena investasi dalam ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik bagi rumah tangga dan keluarga adalah faktor penentu dalam mengurangi kematian anak.

Sanitasi, Tema Hari Air Dunia 2008

Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Peringatan ini merupakan wahana memperbarui tekad kita untuk melaksanakan Agenda 21 yang dicetuskan pada tahun 1992 dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, atau secara populer disebut sebagai Earth Summit.

Hari Air Dunia mulai diperingati sejak tahun 1993 oleh negara-negara anggota PBB. Setiap tahunnya, pada Hari Air Sedunia terdapat tema khusus agar menjadi perhatian bagi warga dunia tentang betapa pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Pada tahun 2008 ini, dijadikan Tahun Sanitasi Internasional, sesuai dengan tema World Water Day yaitu sanitasi.

Sanitasi yang baik menjadi sangat penting karena dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit khususnya diare. Kematian akibat diare sebanyak 1,8 juta jiwa setiap tahunnya. Penyebab utamanya adalah sanitasi yang buruk dan rendahnya kualitas kesehatan.

Pada tingkat dunia, seperti yang dilaporkan dalam Water Supply & Sanitation Collaborative Council, sebanyak 2,6 milyar manusia atau 40% penduduk dunia tidak memiliki akses untuk mendapatkan sanitasi dasar.

Tema Hari Air Dunia
Tema Hari Air Dunia (World Water Day – WWD), setiap tahun ditetapkan oleh PBB berganti-ganti, sesuai dengan isu sumber daya air yang dianggap penting pada saat itu dan perlu mendapatkan perhatian dunia.

1994: “Caring for Our Water Resources is Everyone’s Business” (Peduli akan Sumberdaya Air adalah Urusan Setiap Orang);
1995: “Water and Woman” (Wanita dan Air);
1996: “Water for Thirsty City” (Air untuk Kota-kota yang Kehausan);
1997: “The World’s Water: is There Enough ?” (Air Dunia: Cukupkah ?);
1998: “Groundwater – the Invisible Resource” (Air Tanah Sumber Daya yang Tak Terlihat);
1999: “Everyone Lives Downstream” (Setiap Orang Tinggal di Bagian Hilir);
2000: “Water for 21st Century (Air untuk Abad 21);
2001: “Water for Health” (Air untuk Kesehatan);
2002: “Water for Development “ (Air untuk Pembangunan);
2003: “Water for Future” (Air untuk Masa Depan);
2004: “Water and Disasters” (Air dan Bencana);

PBB dalam Sidang Umum ke-58 bulan Desember 2003 menetapkan, “international Decade for Action; Water for Life 2005 – 2015”. Tema-tema HAD dalam satu dasawarsa tsb. mendukung “Water for Life”.

2005: “Water for Life” (Air untuk Kehidupan);
2006: “Water and Culture” (Air dan Budaya);

Sanitasi merupakan salah satu persoalan di Indonesia. Tidak hanya di tingkat masyarakat, sektor ini masih minim perhatian dari para pengambil kebijakan baik di pusat dan di daerah. Tak mengherankan, pembangunan sanitasi seperti jalan di tempat. Padahal sanitasi sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Target MDG 2015 pun sepertinya sulit untuk dikejar. Mengapa itu bisa terjadi? Untuk mengetahui permasalahan ini, issdp.or.id  berbincang singkat dengan mantan Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Basah Hernowo. Berikut petikannya.

Bagaimana nasib sanitasi di Indonesia pasca konferensi sanitasi 2007?

Seharusnya dengan adanya gaung ‘Konferensi Sanitasi Nasional’ yang diikuti oleh hampir semua pemangku kepentingan maka tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan investasi di bidang sanitasi. Apa-apa yang disampaikan dalam konferensi tersebut pada dasarnya mengangkat isu-isu yang setiap harinya dialami oleh masyarakat beserta solusinya, khususnya masyarakat bawah misalnya rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sanitasi serta dampak negatif kepada mereka. Tinggal sekarang menjaga momentum konferensi tersebut agar isu sanitasi tidak layu sebelum berkembang. Kalau pertanyaannya adalah “Siapa yang wajib harus menjaga” maka jawabannya adalah semua pihak yaitu pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha swasta, akademisi, LSM, dan sebagainya.

Mungkinkah laju pembangunan sanitasi bisa dikejar sehingga memenuhi target MDG pada 2015?

Terus terang kalau hanya mengandalkan investasi pemerintah saya ragu-ragu untuk mengatakan bahwa target MDG pada 2015 akan dapat dicapai, apalagi sense dari para pengambil keputusan terhadap sanitasi masih sangat rendah. Masih banyak pengambil keputusan yang mempertanyakan ‘apa sih sanitasi itu?, bukankah hanya comberan, jamban, dan sejenisnya? Ah masak pemerintah harus mengurusi urusan-urusan kecil dan kotor tersebut’. Untuk mencapai target MDG pada 2015 mau tidak mau harus meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha swasta. Sekarang upayanya adalah bagaimana meningkatkan peran masyarakat agar mereka mau meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sanitasinya tanpa harus menggantungkan diri kepada investasi pemerintah, dan bagaimana mendorong dunia usaha misalnya melalui CSR untuk juga berkiprah dalam membantu masyarakat meningkatkan pelayanan sanitasi. Tentunya tidak melalui kegiatan ’sekali tembak’ seperti proyek-proyek pemerintah jaman dulu, sekali tembak lalu ditinggal terserah kepada masyarakat apakah mau dipelihara atau tidak yang penting laporannya sudah berhasil dibangun sekian banyak prasarana dan sarana sanitasi yang dalam kenyataannya setelah proyek selesai hilang juga prasarana dan sarana yang telah terbangun. Saat ini pendekatan harus diubah agar masyarakat mau memelihara dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi yang telah terbangun agar dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan. Jangan sampai terjadi lagi ‘kita telah berhasil membangun sekian banyak prasarana dan sarana sanitasi yang berhasil memberikan pelayanan sekian persen penduduk, tetapi pada saat dicheck di lapangan barang yang dulu pernah dibangun sudah tidak ada lagi di lapangan’.

Sebenarnya faktor dominan apa yang menghambat pembangunan sanitasi?

Faktor utama yang menghambat sanitasi adalah ‘tidak adanya sense of crises’ terhadap sanitasi khususnya dari para pengambil keputusan. Janganlah masyarakat selalu disalahkan karena perilaku yang tidak benar padahal masyarakat sesungguhnya melihat panutannya juga tidak benar dalam memperlakukan sanitasi. Contoh: banjir Jakarta sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu coba lihat investasi pemerintah DKI untuk memperbaiki drainase di Jakarta apakah se-spektakuler seperti membenahi angkutan umum melalui busway? Itu pada tingkat lokal Jakarta bagaimana pada tingkat nasional? miriplah…..

Bagaimana menyadarkan jajaran pemerintahan agar peduli sanitasi?

Menyadarkan pemerintah agar peduli sanitasi? Nah ini kondisi yang sudah terbalik, mestinya tugas pemerintah menyadarkan rakyatnya agar peduli kepada sanitasi misalnya dengan memberikan contoh investasi yang signifikan dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi. Perlu diketahui sanitasi itu adalah kebutuhan pokok masyarakat lho dan mau tidak mau setiap orang setiap hari akan menghadapi dalam menjalani ritual sanitasi, anehnya ritual itu tidak pernah memberikan kesadaran. Kalau pemerintah sudah tidak sadar sanitasi apalagi rakyatnya. Oleh sebab itu marilah kita sama-sama bangun, wake-up guys, we do not need sophisticated hospital we only need good dan healthy environment. Murah meriah sehat sejahtera, pilih mana rumah sakit bagus-bagus dan canggih peralatannya dan penuh isinya atau rumah sakit biasa saja dan kosong karena masyarakatnya sehat….?

Perlukah ada kelembagaan yang khusus menangani masalah ini?

Nah ini pertanyaan asli orang Indonesia, kalau ada suatu masalah bukan langsung dipecahkan tetapi bangun dulu kelembagaannya. Menurut saya tidak perlu ada lembaga khusus yang menangani sanitasi, nanti makin ruwet wong sekarang saja sudah ruwet semua lembaga bisa mengatakan ’saya lho yang bertanggungjawab terhadap sanitasi’, apalagi kalau dalam sanitasi tersebut ada anggarannya. Yang penting bukan kelembagaan tetapi kesadaran semua pihak yang katanya peduli terhadap sanitasi untuk duduk bersama dengan hati yang bersih dan menyusun program sanitasi yang akan dibiayai secara bersama, sinergi, dan terintegrasi, bukan rayahan pepesan kosong.

Bagaimana nasih issdp ke depan?

ISSDP ke depan jangan hanya pada tataran penyusunan program tapi harus dibarengi dengan implementasi.  Indonesia tidak butuh software yang sudah sundul langit tetapi butuh action. Kalau ISSDP masih tetap senang dengan penyusunan program nanti hanya sebatas software terus yang tidak bisa di-scale-up dan akan makin dijauhi oleh pemerintah daerah bahkan mungkin sebagian institusi di pusat akan bilang lho kok ISSDP jadi seperti departemen teknis ya. Saya masih optimis ISSDP ke depan akan makin baik, saya melihat resources di ISSDP cukup mumpuni saya hanya mengimbau ‘hi guys its time you

Persoalan Sanitasi Tidak Dianggap Penting

Kompas, Rabu, 23 januari 2008 |
Jakarta, Kompas – Persoalan air dan sanitasi di Indonesia ternyata tidak dianggap penting. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perhatian terhadap sanitasi dalam rencana kerja pemerintah. Karena itu, untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs 2015, Indonesia harus berupaya lebih keras lagi memperbaiki sanitasi.

”Urusan sanitasi ini, kalau tidak ada ujung tombaknya, akan tetap jalan di tempat,” kata mantan Duta Besar MDGs untuk PBB di Indonesia Erna Witoelar pada diskusi di Jakarta, Selasa (22/1). Diskusi ini berkaitan dengan Tahun Sanitasi Internasional 2008.

Pada diskusi yang diselenggarakan Environmental Services Program-USAID, kemarin, tampil sebagai pembicara selain Erna Witoelar adalah Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Budi Hidayat, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono, dan anggota Komisi VII DPR, Tjatur Sapto Edi. Diskusi dimoderatori wartawan Kompas, Maria Hartiningsih.

Menurut Tjatur Sapto Edi, jika saja urusan sanitasi menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah, DPR akan memperjuangkan hal tersebut di panitia anggaran.

Budi Yuwono mengutip data Bappenas 2005, Indonesia menduduki posisi keenam di Asia Tenggara dalam soal sanitasi. Dari 206 juta penduduk Indonesia tahun 2005, baru 55,43 persen yang terlayani fasilitas sanitasi. Sementara Singapura sudah 100 persen, Thailand 96 persen, Filipina 83,06 persen, Malaysia 74,70 persen, Myanmar 64,48 persen, baru disusul Indonesia.

Budi Hidayat menyatakan, lebih dari enam juta ton tinja per tahun di Indonesia, hanya 70 persen yang bisa ditampung dan diolah dengan benar, sedangkan yang 30 persen (1,8 juta ton/tahun) tidak diolah secara baik.

”Dari 100.000 kematian anak balita di Indonesia per tahun, yang meninggal karena diare sebanyak 31.200 anak. Ini berkaitan dengan sanitasi,” katanya. (LOK)

One Comment to “Persoalan Sanitasi Tidak Dianggap Penting”

Togar Silaban at January 23rd, 2008 (10:02 am) says :

Ironis memang, ditingkat nasional saja perhatian Pemerintah sangat rendah. Pembicara seminar itu sudah lengkap, Dirjen Cipta karya, Bappenas, dan Anggota DPR, merekalah yang paling bertanggung jawab kenapa sanitasi tidak menjadi program yang penting.

Apa yang saya tulis dalam beberapa posting sebelumnya dibuktikan dengan hasil diskusi diatas.

Data yang dikutip oleh Dirjen Cipta karya itupun perlu dicermati lebih dalam. Penduduk yang terlayani sanitasi sebesar 55,43 persen itu adalah pengguna septik tank. Septik Tank bukan fasilitas sanitasi yang memadai. Sementara Singapura yang terlayani 100%, adalah dengan sistim perpipaan. Jadi, angka persentase pelayanan sanitasi Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan angka pelayanan Singapura.

SUARA PEMBARUAN DAILY
Sanitasi Perkotaan di Indonesia Sangat Buruk
[JAKARTA] Pengelolaan sanitasi air di daerah perkotaan di Indonesia sangat buruk. Hal ini tercermin dari rendahnya presentasi masyarakat yang terkoneksi dengan sistem pembuangan limbah.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Gumilar Rusliwa Somantri dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Direktorat Riset dan Pengembangan Masyarakat (DRPM) UI, Abdullah Dahana, dalam seminar sehari “Sanitasi Air bagi Kehidupan Perkotaan Indonesia” yang diselenggarakan Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Pasca Sarjana UI, di Jakarta, Rabu (2/3), mengatakan, jika dibandingkan dengan kota-kota di kawasan Asia, kota-kota di Indonesia jauh tertinggal dalam pengelolaan sanitasi.

Dalam sambutannya tersebut Rektor UI memaparkan, di Jakarta hanya 1 persen penduduk yang terhubung dengan sistem pembuangan limbah. Menurut dia, prosentase ini termasuk sangat kecil dibandingkan dengan kota Ho Chi Mint City di Vietnam yang mencapai angka 12 persen, Manila di Filipina yang mencapai 7 persen, bahkan Kota Dhaka di Bangladesh yang mencapai 30 persen.

Kondisi memprihatinkan ini, lanjut Abdullah, berdampak pada tingginya angka kematian anak balita (bawah lima tahun) akibat penyakit diare.

“Separuh dari 200.000 kematian balita akibat di Asia terjadi di Indonesia,” katanya.

Disebutkan, data dari laporan Pemerintah ke Millenium Development Goals (MDGs), setelah 63 tahun Indonesia merdeka, sebanyak 72,5 juta penduduk negara ini masih membuang hajat di luar rumah serta 60 persen penduduk ibukota memiliki sumur yang berjarak tidak lebih dari 10 meter dari septic tank.

Buruknya pelayan sanitasi tersebut, diakibatkan Pemerintah belum menempatkan perbaikan fasilitas sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Menurut Rektor UI dalam sambutannya itu, Pemerintah tidak akan mengalami kesulitan untuk mempertimbangkan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang sehat sebagai prioritas pembangunan. [E-7]

Sistem Sanitasi Terpadu Sesuai Untuk Lahan Terbatas

Sistem sanitasi terpadu dibutuhkan saat ini mengingat keterbatasan lahan perumahan dan kurangnya pemahaman akan sanitasi yang baik suatu permukiman. Tempat Pembuangan Air limbah dibuat secara terpadu yang digunakan untuk menampung air limbah sejumlah rumah. Demikian dikatakan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Departemen PU Susmono Susmono akhir pekan lalu di TVRI.

Susmono mengatakan, pengertian sanitasi dalam dalam arti sempit, yakni air limbah rumah tangga. Persampahan adalah bagian dari sanitasi lingkungan karena merupakan sisa limbah padat yang keluar dari rumah tangga permukiman.

“Masalah yang kita hadapi, tidak  semua rumah memiliki tempat sampah yang memadai. “ujar Susmono.

Penanganan sanitasi dan persampahan mulai membaik sejak tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Namun, dengan adanya perubahan/ otonomi daerah, pemerintah menyerahkan kewenangan kepada Pemda Kabupaten/Kota sehingga pembinaan dinilai kurang. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan kembali.

“Jika kota tidak padat dan halaman rumah luas, masalah persampahan bisa diselesaikan di rumah.” Kata Susmono.

Kenyataannya saat ini, permukiman di perkotaan padat, sehingga perlu campur tangan pemerintah. Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi limbahnya sendiri. Sebaiknya ada prasarana yang disiapkan sendiri baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Beberapa percontohan sudah dilakukan oleh Departemen PU seperti kota terpadu, Jakarta sudah memiliki percontohan yang terpadu di Kawasan Kuningan. Daerah segitiga emas kuningan sudah dilengkapi sarana perpipaan. yaitu semua air limbah masuk ke satu tempat.

Dalam upaya penanganan masalah sanitasi rumah tangga, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Departemen PU memiliki produk Biofil. Dengan Biofil, air limbah tidak perlu diresap tanah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan jarak antara septic tank dan sumber air. Produk tersebut akan dipasarkan.

Sementara itu, terkait dengan persampahan, penanganan sampah harus ditangani dari sumbernya. Susmono menjelaskan, di Surabaya, masyarakat mengurangi sampah ke Tempat Pembungan Akhir (TPA) dengan menjual sampah yang dapat didaur ulang. Sedangkan di Sragen, warga yang membuang sampah dengan dicampur akan dikenakan retribusi. Namun warga yang memilah sampah dan dapat didaur ulang akan dibeli. (ind)

Indonesia merupakan negara dengan sistem sanitasi ( pengelolaan air limbah domestic ) terburuk ketiga di Asia Tenggara setelah Laos dan Myanmar ( ANTARA News, 2006 ). Menurut data Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002, tidak kurang dari 400.000 m3 / hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. 61,5 % dari jumlah tersebut terdapat di Pulau Jawa. Pembuangan akhir limbah tinja umumnya dibuang menggunakan beberapa cara antara lain dengan menggunakan septic tank, dibuang langsung ke sungai atau danau, dibuang ke tanah , dan ada juga yang dibuang ke kolam atau pantai.

Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, masih banyak dijumpai masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan sanitasi yang sangat minim. Masih sering dijumpai sebagian masyarakat yang membuang hajatnya di sungai karena tidak mempunyai saluran pembuangan khusus untuk pembuangan air limbah rumah tangga maupun air buangan dari kamar mandi. Bahkan terkadang masih dijumpai masyarakat yang membuang hajatnya di pekarangan rumahnya masing-masing. Hal ini terjadi selain disebabkan karena factor ekonomi, faktor kebiasaan yang sulit dirubah dan kualitas pendidikan yang relative rendah dari masyarakat pun memang sangat berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat.

Beberapa alasan mengapa perlu menggunakan berbagai macam alternative teknologi, antara lain :

1. Membantu mengenal sistem sanitasi yang sesuai.

2. Memudahkan penentuan sistem sanitasi sesuai pilihan masyarakat.

3. Alat yang tepat untuk perencanaan yang dimulai dari masyarakat.

4. Sebagai informasi umum tentang pilihan-pilihan teknologi sanitasi.

Strategi sanitasi kota (SSK) sangat penting mengacu pada data sanitasi. Tanpa ada data lengkap yang mendukung, strategi sanitasi tidak akan mencapai tujuan. Di sinilah, dibutuhkan gambaran lengkap kondisi sanitasi kota secara komprehensif.

Selama ini belum banyak kota yang memiliki data sanitasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Kalaupun ada, biasanya data sektoral sesuai dengan bidang garapan tiap sektor. Kadang-kadang data-data yang ada bertentangan satu dengan yang lain. Akibatnya, sulit menentukan data mana yang harus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan strategi sanitasi.

Karena itu, tahapan awal sebelum menyusun SSK, kota harus memiliki buku putih (white book) sanitasi kota. Buku putih ini berisi tentang kompilasi data dasar kota yaitu penduduk, perumahan, kepadatan, batas wilayah, indikator kemiskinan, dan lainnya. Selain itu, uku putih ini harus memuat peran dan tanggung jawab kelembagaan bagi penyelenggara dan pengelola layanan prasarana serta identifikasi zoning sanitasi dan jenis layanan; karakteristik fisik seperti drainase, sungai dan kemiringan kawasan; prakarsa proyek sanitasi yang ada dan pembangunan kawasan perumahan; dan lingkup layanan sanitasi, air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan.

Data-data dalam buku putih ini merupakan data dasar yang bisa menggambarkan tingkat layanan, kebutuhan, dan prioritas yang harus diambil dalam pengembangan sanitasi ke depan. Data di dalamnya merupakan hasil kompilasi data sekunder dari semua sektor terkait, bukan dari satu sektor tertentu.

Pada tahap berikutnya, buku putih ini dilengkapi pula dengan hasil riset risiko kesehatan lingkungan yang dikenal sebagai EHRA (Environmental Health Risk Assessment). Hasil riset ini merupakan data primer yang diambil langsung dari masyarakat secara menyeluruh melalui sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Data ini nantinya digunakan untuk menyusun rencana aksi dan prioritas pengembangan sanitasi pada kawasan tertentu di perkotaan.

Pokja Sanitasi

Bukan pekerjaan mudah menyatukan data-data yang terserak dan melakukan riset sanitasi kota yang melibatkan banyak sektor. Butuh kerja sama dan komitmen bersama. Langkah ini bisa terwujud jika ada koordinasi antar para pemangku kepentingan di bidang sanitasi dan dukungan dari pengambil kebijakan.

Pembentukan kelompok kerja (pokja) sanitasi secara formal menjadi jalan bagi upaya itu. Bappeda bisa menjadi inisiator pembentukannya sekaligus mengkoordinasikan kegiatan pokja. Unsur-unsur kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, kebersihan, pendidikan, dan lainnya bergabung di dalamnya.
Keberadaan pokja sanitasi harus memperoleh dukungan penuh oleh walikota (kepala daerah) dan wakil rakyat (DPRD) secara penuh. Mengapa? Karena pokja butuh limpahan wewenang untuk menjalankan aktivitasnya secara leluasa. Apalagi tugas pokja sifatnya berkesinambungan dalam rangka mengawal pengembangan sanitasi di tingkat kota.

Perlu diingat, pembentukan pokja sanitasi tidak sekadar membentuk sebuah organisasi baru. Pokja sanitasi adalah lokomotif bagi pengembangan sanitasi. Karenanya, pengembangan kapasitas kelembagaan dan individu yang terlibat di dalamnya adalah sebuah keniscayaan.

Kerja pokja sanitasi yang efektif akan menjamin munculnya out put yang baik. Salah satu indikator awal keberhasilan pokja sanitasi adalah buku putih sanitasi kota.

MASYARAKAT KULISUSU BUTUH SARANA AIR BERSIH DAN FASILITAS SANITASI

Masyarakat Kulisusu sudah terbiasa dengan penyakit diare, infeksi kulit maupun infeksi saluran pernafasan. Setiap musim hujan, kasus penyakit-penyakit tersebut meningkat dua kali lipat dari biasanya. Tiga desa di Kulisusu Utara yaitu Lelamo, Waode Buri and Ulunambo dapat menjadi contoh pembenaran. Data yang diperoleh dari survey setempat menunjukkan bahwa setiap 2 dari 3 penduduk terkena diare, infeksi kulit atau infeksi saluran pernafasan. Jika jumlah penduduk di ketiga desa tersebut 6.137, berarti sekitar 4.000 orang terkena penyakit-penyakit tersebut.

Keadaan tersebut diatas diduga kuat terkait dengan konsumsi air yang tidak sehat serta buruknya sanitasi keluarga. Masyarakat setempat umumnya mengkonsumsi air yang diperoleh dari sungai, sumur yang tidak terjamin kualitasnya. Bahkan ada juga yang menggunakan air hujan konsumsi. Memang ada mata air alam di desa tersebut, tetapi jaraknya mencapai puluhan kilometer. Untuk mendapatkan air tersebut, masyarakat harus mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor maupun perahu. Sebenarnya, masyarakat setempat dengan bantuan IDRAP telah mencoba menyelasaikan masalah dengan mengumpulkan uang dari masyarakat untuk membangun jaringan pipa distribusi dari mata air ke pemukiman penduduk. Namun itu jauh dari cukup. Mengumpulkan uang dari penduduk miskin tidaklah mudah.

Pada aspek sanitasi, keadaanya tidaklah berbeda. Hanya sekitar 5% rumah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi memadai. Sisanya masih menggunakan alam sebagai sarana sanitasi seperti semak-semak dan pantai disekitar desa. Penyadaran akan pentingnya memiliki sanitasi yang sehat seperti WC sangatlah sulit jika kebutuhan akan air tidak terpenuhi.

Sekarang saatnya merubah keadaan. Disaat pemerintah tidak memiliki dana untuk membangun sarana tersebut, partisipasi masyarakat merupakan alternatif pilihan. Akan tetapi, mengharapkan proyek sarana air bersih dan fasilitas sanitasi atas swadaya murni masyarakat hanya akan tinggal harapan untuk masyarakat yang tergolong miskin. Bantuan pihak luar sangat dibutuhkan untuk mendorong dan memancing terwujudnya swadaya masyarakat untuk sebuah proyek yang mandiri dan berkelanjutan.

Minimisasi Limbah Bikin Rumah Sakit Cerah

Oleh: ARDA DINATA

Email: arda.dinata@gmail.com

PENGELOLAAN sampah medis rumah sakit (RS) di Jawa Barat, khususnya RS milik pemerintah (termasuk puskesmas) sejauh ini masih carut-marut. Padahal, sampah medis merupakan limbah B3 (bahan beracun berbahaya) yang berpotensi menularkan berbagai penyakit infeksi.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. Menurut Setiawan, estimasi rata-rata produksi limbah medis di seluruh RS di Jabar tahun 2004 adalah sekitar 3.500 kilogram per hari. Rata-rata tempat tidur di RS setiap hari menghasilkan 0,3 kg sampah medis. Limbah medis padat harus dibakar dalam insinerator dua bilik dengan panas lebih dari 1.000 derajat Celcius. Sementara itu, limbah cair diolah dengan instalasi pengelola air limbah.

Data lain dari hasil penelitian Litbang Depkes RI (tahun 1997/1998), kuantitas limbah padat RS tipe C di Jabotabek adalah 5–20 kg/pasien (36,7%), 20–40 kg/pasien (25,2%), 40–60 kg/pasien (20%) dan 60–100 kg/pasien (19,1%). Sementara itu, dalam profil kesehatan Indonesia (Depkes, 1997), diungkapkan seluruh RS di Indonesia berjumlah 1090 dengan 121.996 tempat tidur. Hasil kajian terhadap 100 RS di Jawa dan Bali menunjukkan, rata-rata produksi sampah kering 3,2 kilogram/ tempat tidur/hari, dan produksi limbah cair 416,8 liter/tempat tidur/hari. Di negara maju, jumlah limbah RS diperkirakan 0,5 -0,6 kilogram/tempat tidur/hari.

Analisis lebih jauh menunjukkan, produksi limbah padat 76,8 persen dan limbah infektius 23,2 persen. Diperkirakan secara nasional produksi sampah (limbah padat) RS sebesar 376.089 ton/hari dan produksi limbah cair 48.985,70 ton/hari. Dapat dibayangkan betapa besar potensi RS untuk mencemari lingkungan dan kemungkinan menyebabkan kecelakaan serta penularan penyakit.

Minimisasai Limbah RS

Melihat fakta masalah limbah di RS tersebut, maka para pengelola RS sudah selayaknya menerapkan program minimisasi limbah untuk mengamankan RS dari terjadinya pencemaran dan penularan aneka kuman penyakit dari limbah yang dihasilkannya. Minimisasi limbah (waste minimization) yaitu upaya mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas (daya racun), dan tingkat bahaya yang keluar ke lingkungan dengan jalan reduksi pada sumbernya dan atau pemanfaatan limbah itu sendiri.

Pertama, reduksi limbah pada sumbernya. Reduksi pada sumber merupakan upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang keluar ke lingkungan secara preventif langsung pada sumbernya. Langkah ini diambil sebagai prioritas atas dasar pertimbangan antara lain meningkatkan efisiensi kegiatan, biaya pengolahannya relatif murah dan pelaksanaannya relatif mudah.

Berbagai cara yang digunakan untuk reduksi limbah pada sumbernya adalah (1). House keeping yang baik, dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah terjadinya ceceran, tumpahan atau kebocoran bahan serta menangani limbah yang terjadi dengan sebaik mungkin. (2). Segregasi aliran limbah. Adalah memisahkan berbagai jenis aliran limbah menurut jenis komponen, konsentrasi atau keadaanya, sehingga dapat mempermudah, mengurangi volume, atau mengurangi biaya pengolahan limbah.

(3). Melakukan preventive maintenance, yaitu pemeliharaan/ penggantian alat atau bagian alat menurut waktu yang telah dijadwalkan berdasarkan perkiraan waktu kerusakan alat. (4). Pengelolaan bahan (material inventory). Berarti suatu upaya agar persediaan bahan selalu cukup untuk menjamin kelancaran proses kegiatan, tetapi tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan, sedangkan penyimpanan agar tetap rapi dan terkontrol sehingga tidak terjadi kerusakan bahan.

(5). Pemilihan teknologi dan proses yang tepat untuk mengeluarkan limbah B3 dengan efisiensi yang cukup tinggi, sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan rumah sakit baru atau penggantian sebagian unitnya.

(6). Melalui subtisuti bahan atau dalam hal ini penggunaan kantung limbah dengan warna berbeda untuk memilah-milah limbah di tempat sumbernya, misalnya limbah klinik dan bukan klinik. Kantung plastik cukup mahal, sebagai gantinya dapat digunakan kantung kertas yang tahan bocor, dibuat secara lokal sehingga mudah diperoleh. Kantung kertas ini dapat ditempeli strip berwarna, kemudian ditempatkan di tong.

Kedua, pemanfaatan limbah, yaitu suatu upaya mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang keluar ke lingkungan. Usaha pemanfaatan limbah ini merupakan alternatif minimisasi limbah yang dapat memberikan nilai ekonomis berupa pengurangan biaya pembuangan limbah dan pengadaan bahan baku. Adapun teknik-teknik pemanfaatan limbah yang dapat dilakukan berupa: Recovery (perolehan kembali), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang).

Mecerahkan RS

Dengan usaha minimisasi limbah RS tersebut, paling tidak akan memberi dampak positif pada kondisi RS yang lebih cerah karena terhindar dari aneka infeksi nosokomial atau penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Kecerahan rumah sakit ini, tentu akan semakin cerah lagi, apabila diimbangi dengan peningkatan kinerja rumah sakit lainnya, karena minimisasai limbah RS ini hanya merupakan salah satu indikator dari penilaian kinerja RS secara umum.

Berikut ini ada lima faktor yang menjadi indikator penilaian kinerja rumah sakit. Pertama, kepuasan pasien, yakni bagaimana indikator ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Kedua, pelayanan medik. Jumlah indikatornya sangat banyak, antara lain indikator di bidang gawat darurat, bedah, penyakit dalam, anak, radiologi, laboratorium, dan lainnya. Juga indikator untuk keseluruhan rumah sakit misalnya angka kematian dan angka perawatan ulang pasien.

Ketiga, efisiensi. Yakni indikator di bidang keuangan meliputi rentabilitas, likuiditas, dan profit margin. Di bidang produktivitas tempat tidur mencakup BOR (Bed Occupancy Rate), ALOS (Average Length of Stay), dan lainnya. Keempat, kepuasan staf dan karyawan, juga merupakan indikator untuk menilai kinerja rumah sakit. Dan kelima, kualitas ksehatan lingkungan. Hal ini terkait dengan penanganan limbah, sanitasi, pengamanan terhadap risiko keselamatan, dll.

Akhirnya, melalui akreditasi RS, kelima kelompok unsur ini diukur apakah memenuhi standar yang berlaku yang telah ditentukan atau tidak. Dari hasil pengukuran ini, baik dalam kelompok struktur atau proses atau pun outcome akan menunjukkan rumah sakit ini sudah berkualitas atau belum. Dan bila kelima unsur ini ditangani oleh pihak manajemen rumah sakit secara komprehensif dan terintegrasi maka kualitas pelayanan tentu akan meningkat. Jadi, tidak berlebihan bila minimisasi limbah rumah sakit diterapkan, maka rumah sakit akan semakin cerah. ***

Penulis adalah dosen di Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Kutamaya.

Arda Dinata adalah pendiri Majelis Inspirasi Alquran dan Realitas Alam (MIQRA) Indonesia, http://www.miqra.blogspot.com

Sistem Sanitasi terbaik di Malang

MALANG – Sistem sanitasi terpadu yang digagas dan dibangun pada 1986 lalu oleh Agus Gunarto bersama warga Kampung Tirta Rona, RW 7 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dilirik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencananya, Agustus 2007 ini, presiden akan memberikan penghargaan berupa Anugerah Satya Lencana Pembangunan 2007 bidang Lingkungan Hidup pada pemkot atas karya warganya itu. Kemarin, tim penilai dari Setmilpres (Sekretaris Militer Presiden) datang ke Malang untuk melihat kondisi lapangan.

Tim juga beraudensi dengan Wali Kota Peni Suparto. Tim dipimpin Laksamana TNI Susanto selaku Kepala Biro Tanda-tanda Kehormatan Setmilpres. “Mereka beraudensi dengan wali kota. Kemudian meninjau lapangan. Tim belum berbicara banyak terkait penilaian tersebut,” kata Kabag Humas Pemkot Malang Pait Al wiyono, kemarin.

Pait mengatakan, nominator lain di bidang lingkungan hidup tidak disebutkan oleh tim. Dengan begitu, pemkot berharap bisa mendapat penghargaan bergensi tersebut.

Sistem sanitasi terpadu pernah mengantarkan Agus meraih Kalpataru 1997 lalu. Sistem kerja perangkat sanitasi terpadu sangat sederhana. Yakni mengumpulkan kotoran cair dan padat dari masing-masing rumah ke dalam sebuah septic tank masal yang dibangun di pinggir sungai. Adanya septictank masal ini membuat rumah di sana tak butuh septictank individu. Selain itu, penyebaran bakteri E.coli (penyebab diare) dalam tanah bisa diperlambat

Dengan menggunakan jaringan pipa paralon, semua kotoran dari rumah mengalir ke bak penampung. Dari bak penampung, menggunakan sistem bejana berhubungan, air dialirkan ke bak penyaring untuk disaring. Penyaringnya menggunakan tanaman enceng gondok. Lalu air yang telah relatif jernih dialirkan ke Sungai Brantas. Perangkat yang dibangun Agus bersama warga bisa menampung kotoran dari 100-500 keluarga. (yos)

Sistem Sanitasi terburuk di Malang

Sanitasi pada kawasan dengan kapasitas penduduk dan bangunan yang sangat padat di Kota Malang umumnya masih sangat buruk. Kelurahan Mergosono merupakan salah satu lokasi di kota Malang dengan lahan yang sangat padat bangunan. Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, pemerintah memberikan fasilitas sarana sanitasi khususnya untuk masyarakat Kelurahan Mergosono. Sarana sanitasi yang diberikan oleh pemerintah akan bermanfaat bagi masyarakat jika sarana tersebut dikelola dan dipelihara dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam mengelola sanitasi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam upaya untuk ikut berperan dalam mengelola sanitasi, pemerintah telah mengesahkan suatu organisasi agar masyarakat dapat memelihara sanitasi secara optimal. Fenomena pada masyarakat saat ini adalah belum diketahuinya pengaruh peran aktif masyarakat dalam mengelola sanitasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, khususnya pada Kelurahan Mergosono. Secara detail penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada masyarakat yang berada di Kelurahan Mergosono Kota Malang. Masyarakat yang ikut berperan dan berpartisipasi dalam mengelola sanitasi dan kesehatan lingkungan yang dikaji dari segi pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan dan ada tidaknya peran masyarakat dalam mengelola sanitasi dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Sebagai pendekatan penyelesaian masalah dilakukan kajian terhadap masyarakat dalam mengelola sanitasi dan kajian terhadap peningkatan kesehatan lingkungan yang berperan dalam pengelolaan sanitasi. Metode Penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan yang akan dipergunakan dalam menganalisa data berupa analisa kuantitatif statistik menggunakan program komputer SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh peran masyarakat dalam mengelola sanitasi terhadap perubahan pada peningkatan kesehatan lingkungan walaupun dengan nilai yang kecil. Hal ini karena masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengelola sanitasi. Dari hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rencana pengembangan sarana sanitasi pada lokasi lain dengan untuk lebih banyak melibatkan peran masyarakat di dalamnya.

Alt. Description

Sanitation in densely populated area in Malang is usually very bad. One area in Malang, which is very crammed with buildings, is located in the sub district of Mergosono. To improve the quality of health and environment of the people there, the local government has given sanitary facilities. The facilities will be beneficial for the people there if managed and maintained very well. The role of the people in managing these facilities is very important to improve the quality of the people’s health and environment. Therefore the local government has legitimated an organization so that the people can maintain this sanitation optimally. But the influence of people’s participation on improving the quality of the people’s health and environment has not been known. This research is focused on the people living in the sub district of Mergosono, Malang and it studies the people’s knowledge about environmental health, especially those who have participated in managing & maintaining environmental health and to what extent is their participation to improve the environmental health. The problem is solved by studying the relation between the people’s participation in maintaining sanitation and its improvement to environmental health. The method used in this research is descriptive quantitative and the data is analyzed using statistic quantitative analysis using SPSS program. The result of the research indicates that the influence of people’s participation in maintaining sanitation on the environmental health improvement is small. This is because the people’s participation in mamtaining sanitation has not been optimum. This research is expected to be able to give inputs in developing sanitation in other places.

Contributor	:	Ir. Sri Amiranti, MS, Ir. Eko Budi S.,Lic.re.reg
Date Create	:	11/01/2007
Type	:	Text
Format	:	Pdf ; 102 pages
Language	:	Indonesian
Identifier	:	ITS-Master-3100003018862
Collection ID	:	3100003018862
Call Number	:	628 Res p,