Aku sedang membayangkan jadi seorang guru di kota Malang dengan gaji Rp. 125.000,- perbulan. Pagi ini aku semakin bingung dengan ditariknya minyak bersubsidi, itupun untuk mendapatkannya harus berjuang melelahkan. Akhirnya aku berfikir untuk memotong dahan pohon depan tepi jala raya, tapi tiba-tiba aku teringat satpol PP yang bisa saja menangkapku, pencuri. Tidak mungkin, bagaimana murid-muridku? Akankah mereka merampok? Tidak! Aku hanya mampu berteriak tanpa suara, hai orang-orang yang kelebihan baju celana, tolong sisihkan pakaianmu agar bisa aku pakai untuk bahan bakar pengganti minyak.
Bukan sekedar permainan kata-kata, tetapi itu gambaran riil yang tidak diimbangi dengan kepekaan kiris (sence of crisis) penguasa, baik tingkat nasional maupun daerah. Lihat saja, untuk mendapatkan fasilitas negara, pajak dan pungutan retribusi semakin menonjol. Anehnya, komersialisasi ini diikuti oleh pendidikan. Tarikan iuran wujudnya macam-macam, bahkan di perguruan tinggi sebagai pencetak kader terdepan penerus pengurus negeri ini. Penulis ragu tentang etika proses pendidikan. Benarkah ini mendidik? Menurut penulis adalah eksploitasi gaya baru. Pendeknya, ini adalah penjajahan, siapa penjajahnya? Saudara-saudara kita sendiri. Itu masalahnya.
Pemerintah memang telah berjuang keras. Masalahnya menurut penulis adalah cara berfikir kita dalam mengambil kebijakan dan menyikapi masalah yang timbul. Logika berfikir pemerintah terbukti lebih mengedepankan ekonomi makro dan penyelamatan APBN yang diharapkan dapat menetes pada perbaikan ekonomi bawah. Namun secara empiris justru telah memakan korban kemanusiaan melalui ‘atraksi’ gizi buruk, busung lapar atau cerita orang makan tanah. Seperti masih belum tersadarkan, pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM. Bantuan Langusng Tunai (BLT) pastinya hanya akan memperparah nenek-nenek yang pingsan di tempat antrian. Prespektif lain, rakyat miskin tidak lagi produktif karena waktu habis untuk antri minyak, antri BLT, antri bantuan sembako dan seabrek masalah lainnya.
Di tingkat pemerintahan bawah, watak “Ujung-unjungnya duit” menjadi “wajar”. Kebobrokan moral pejabat sebagai pelayan rakyat menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi secara menyeluruh. Dan ini tergantung cara berfikir kita yang terwujud dalam sikap kita saat menghadapi masalah sekaligus menjadi tugas penting pendidikan. Bila watak pendidikan juga mengekor, kita harus bersiap menghadapi perubahan jati diri bangsa kita sebagai orang-orang saling menindas, bukan?
Malang, 12 May, 2008
M. Abdulloh Faqih Al Asy’ari
Mahasiswa Psikologi Universitas Gajayana Malang
NIM: 06610005
alamat: Boro 04/02 Selorejo Blitar
rek. Muamalat : 601923 912 6111399
telp : 085 635 656 01
